Rapat Kerja Program Dan Kegiatan Tahun 2024 Politeknik Negeri Ambon

Mewujudkan pelaksanaan program dan anggaran yang berbasis kinerja, akuntabel dan transparansi, Politeknik Negeri Ambon (Polnam) menggelar Paparan Kebijakan Program  tahun 2024 dan Rapat Kerja Program dan Kegiatan tahun 2024 di hotel Kamari, Ambon (4-5 Juli 2023). Kegiatan ini dilakukan guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Direktur Politeknik Negeri Ambon bersama Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi) Kemristekdikti dan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Polnam tahun 2020-2024.

Direktur Polnam, Dady Mairuhu, mengungkapkan rapat kerja ini menjadi suatu langkah awal untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2024 yang menjadi bagian dari tahapan Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana tertuang dalam Perpres nomor 29 tahun 2014.

“Rapat Kerja ini merupakan suatu kegiatan yang kita lakukan berdasarkan turunan dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam rencana strategi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Hasil raker ini juga akan menjadi usulan Polnam di tahun 2024 ke Dirjen Diksi,”Ujarnya.

Menurut Direktur, dalam menyusun program kerja di tahun 2024, perlu juga dipertimbangkan perkembangan-perkembangan dunia di era digital saat ini.

“Kita tidak bisa menutup mata terhadap perkembangan dunia digital yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu juga dipikirkan untuk membuka program studi baru berbasis digital. Misalnya Manajemen Perkantoran Digital, Bisnis Digital atau prodi serupa,” tandas Mairuhu.

Sementara itu Edy, S.S., Koordinator Bidang Perencanaan dan Evaluasi Dirjen Diksi Kemendikbudristek dalam paparannya menyampaikan ada 5 kebijakan belanja pagu indikatif tahun anggaran 2024, diantaranya:

1. Fokus dalam mencapai sasaran prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 Renstra Kemendibudristek dan RKP tahun 2024 serta program Merdeka Belajar.
2. Melanjutkan penyaluran bantuan sosial diantaranya PIP dan KIP Kuliah dalam mendiring kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan pendidikan.
3. Mendorong efektivitas dan pengendalian belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara.
4. Peningkatan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta optimalisasi pemanfaatan IT.
5. Meningkatkan TKDN dalam pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur dan pengadaan peralatan/mesin.

(Humas)