Humas, Polnam – Politeknik Negeri Ambon dan Politeknik Perikanan Negeri Tual sebagai Konsorsium Perguruan Tinggi Penyelenggaran Pendidikan Vokasi (PTPPV) Provinsi Maluku menyelenggarakan Sosialisasi Internalisasi Strategi Pengembangan Kemitraan Konsorsium PTPPV Provinsi Maluku, Kamis (5/12/2024) di hotel Kamari Ambon yang dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring).
Direktur Politeknik Negeri Ambon, Dady Mairuhu, dalam sambutannya menyampaikan bahwa data BPS pada Agustus 2024 menunjukan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Maluku berada pada angka 6,11 lebih tinggi dibandingkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional yang berada pada angka 4,91. Kondisi ini, menurut Direktur, praktis menempatkan Provinsi Maluku ke dalam 10 Provinsi dengan pengangguran tertinggi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir.
“Salah satu penyebab utama kesenjangan ini adalah ketidakcocokan antara keterampilan lulusan pendidikan dengan kebutuhan spesifik industri daerah tersebut. Pendidikan vokasi dapat menjadi jawaban atas kebutuhan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri baik tingkat lokal maupun nasional”, ujar Direktur.
Ia melanjutkan, Provinsi Maluku memiliki berbagai potensi sumber daya yang dapat dioptimalkan untuk penyerapan tenaga kerja maupun pertumbuhan ke depan. Hal ini nampak dalam Rancangan awal RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Provinsi Maluku 2025-2045 yang menempatkan sektor perikanan, pariwisata, perkebunan, dan pertambangan sebagai sektor unggulan untuk pengembangan perekonomian daerah.
“Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana menyelaraskan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dan jumlah pasar kerja di Provinsi Maluku? Secara khusus, fokusnya adalah pada keterampilan lokal yang unik sesuai dengan kebutuhan karakteristik Provinsi Maluku serta jenis perkerjaan dan keahlian yang dibutuhkan dimasa depan”, tuturnya.
Baginya, kekhasan pendidikan vokasi sendiri adalah terletak pada keterkaitan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) yang dibungkus dalam ikatan kemitraan. Hal ini yang menjadikan pendidikan vokasi dituntut untuk relevan dengan kebutuhan DUDI dan selaras dengan perkembangan zaman khususnya di Provinsi Maluku.
Oleh karena itu Direktur berharap agar Kemitraan Konsorsium PTPPV Provinsi Maluku dapat berjalan lebih terarah dan terstruktur dalam upaya pengembangan pendidikan vokasi di Provinsi Maluku khususnya peningkatan kompetensi dan keterserapan tenaga kerja.
Rico Ufie, sebagai anggota dari Konsorsium saat memaparkan presentasinya mengatakan yang menjadi tantangan utama di Maluku adalah Infrastruktur yang belum memadai, terutama di wilayah terpencil, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan, ketergantungan pada sumber daya alam mentah tanpa pengolahan nilai tambah, dan lemahnya koordinasi antara pemangku kepentingan.
Untuk mengatasi masalah itu, menurut Ufie, salah satunya adalah diperlukan pertemuan dan penyesuaian penyelenggara pendidikan vokasi dengan arah kebijakan pemerintah dalam beberapa tahun ke depan.
” Selain itu, perlu optimasi kemitraan dengan pengekatan pentahelix yang melibatkan lima elemen utama: pemerintah, DUDI, lembaga penyelenggara pendidikan vokasi, komunitas/masyarakat, dan media massa. Melalui pendekatan ini, pemangku kepentingan dapat saling berbagi peran dan tanggung jawab serta dapat merumuskan berbagai kebijakan relevan yang pada gilirannya akan menciptakan program sesuai kebutuhan pasar dan mempercepat proses pembangunan”, tandasnya.
(Humas)
